LAKI-KBB Tantang Bupati Jeje: “Pejabat Bandung Barat Harus Lulus Tes Narkoba Sebelum Duduk di Kursi Jabatan!

OPINIPUBLIKA.ID | BANDUNGBARAT //

Langkah progresif Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dalam memperkuat sistem pemerintahan bersih melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan nyata menuju pemerintahan bebas korupsi dan berintegritas.

Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penilaian MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) pada Selasa, 28 Oktober 2028, disebut sebagai bukti nyata komitmen Bupati Jeje dalam menegakkan reformasi birokrasi.

Program ini memperkuat upaya Pemkab Bandung Barat dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui sistem pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi.

Ketua LAKI-KBB, Gunawan Rasyid atau yang akrab disapa Guras, menyatakan bahwa langkah Bupati Jeje layak diapresiasi karena menunjukkan arah perubahan besar dalam tubuh birokrasi Bandung Barat.

“Reformasi birokrasi adalah fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Apa yang dilakukan Bupati Jeje adalah sinyal kuat bahwa Bandung Barat sedang berbenah serius,” ujar Guras.

Langkah awal yang dilakukan Bupati, seperti rotasi dan mutasi terhadap 14 pejabat eselon II serta penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah dinas strategis, disebut Guras sebagai gebrakan berani untuk memutus rantai kebiasaan lama dalam birokrasi.

Bupati juga tegas dalam menindak ASN yang melanggar disiplin dan menunjukkan sikap tidak loyal terhadap pimpinan. Menurut Guras, hal itu menunjukkan karakter kepemimpinan Jeje yang bertanggung jawab atas seluruh kinerja perangkat daerahnya.

“Setiap kepala OPD kini sadar, bahwa kinerja mereka adalah cerminan dari kepemimpinan Bupati. Ini bentuk tanggung jawab yang jarang dilakukan sebelumnya,” tambahnya.

Selain itu, Sekretaris Daerah KBB juga menginstruksikan Inspektorat agar menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui audit internal, disertai pembukaan hotline pengaduan dan layanan SP4N LAPOR untuk memperkuat jalur transparansi publik.

Meski demikian, LAKI-KBB menilai ada satu langkah penting yang belum diterapkan untuk menyempurnakan agenda reformasi: tes narkoba bagi pejabat pemerintahan.

“Kami mendesak agar dalam proses pengangkatan pejabat berikutnya, Bupati Jeje mewajibkan seleksi tes narkoba bekerja sama dengan BNN. Kalau anggaran memungkinkan, seluruh pejabat dan anggota DPRD pun wajib menjalani tes urin atau rambut,” ujar Guras.

Ia menegaskan bahwa pejabat yang terlibat penyalahgunaan narkoba sulit diharapkan memiliki moral dan integritas dalam menjalankan tugas.

“Pejabat pengguna narkoba pasti tidak bisa jujur dan berpotensi korup. Karena itu, Bandung Barat tidak cukup hanya bebas korupsi, tapi juga harus bebas narkoba,” tegasnya.

Guras bahkan menyarankan agar BNN dapat melakukan uji acak terhadap kontraktor atau pengusaha yang tengah mengerjakan proyek pemerintah. Hal ini dinilai penting agar lingkungan birokrasi dan mitra kerja Pemda benar-benar bersih dari pengaruh narkoba.

LAKI-KBB juga memberi apresiasi terhadap kepemimpinan baru BNN Kabupaten Bandung Barat, yang dinilai memberi contoh baik dengan menerapkan tes narkoba internal bagi seluruh anggotanya sebelum menjalankan tugas eksternal.

“Langkah itu sangat patut dicontoh. Sebelum menegakkan aturan ke luar, pastikan dulu rumah sendiri bersih,” tambah Guras.

Menutup pernyataannya, Guras menyampaikan dukungan penuh kepada Bupati Jeje untuk terus melanjutkan agenda reformasi birokrasi tanpa ragu.

“Langkah awal Bupati sudah tepat. Kami di LAKI-KBB siap mengawal dan mensosialisasikan kebijakan reformasi ini agar masyarakat tahu bahwa Bandung Barat sedang berubah menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas narkoba,” pungkasnya.